Reklamasipascatambang penting dan perlu dilakukan karena kegiatan dilakukan untuk mengembalikan lahan sesuai dengan rona awal, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai lahan pertanian atau lainnya. Industri pertambangan harus memikirkan dan memperhatikan upaya penyelamatan alam dan lingkungan sejak awal, bahkan sejak masa perencanaan, jauh
Daridata PT Vale, adapun total bukaan lahan reklamasi hingga Juli 2022 sebesar 5.376,5 hektare. Total lahan yang telah direklamasi hingga Juli 2022 seluas 3.338,61 hektare. Untuk rencana reklamasi tahun 2022 seluas 293,44 hektare. Yang realisasi reklamasi tahun 2022 hingga 3 Agustus 2022 sudah 119,25 hektare.(idr) pohon reklamasi tambang vale
Rencanareklamasi dan rencana pascatambang disusun oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK eksplorasi berdasarkan Amdal atau UKL dan UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Reklamasi dan pascatambang IPR menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. d.
setelahdilakukan overlapping antar faktor dari kedua analisis tersebut terdapat 14 faktor yaitu : 1) peran lsm terhadap lingkungan 2) kesadaran masyarakat 3)kondisi morfologi tanah 4) tersedianya undang-undang rehabilitasi lahan pasca tambang 5) dilaksanakan dengan sistem padat karya 6) adanya disain rehabilitasi lahan 7) terwujudnya fungsi
salahsatu contoh bentuk kepedulian perusahaan tambang terhadap pentingnya REKLAMASI LAHAN PASKA TAMBANG yang berwawasan lingkungan dan berguna bagi masyarakat disekitarnya. REKLAMASI Lahan Pasca Tambang Batu Apung di Kelurahan Ijobalit Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat Kelompok Kerja Lingkungan PenambanganTabel5.6 Tabel Biaya Pekerjaan Sipil Sesuai Peruntukan Lahan Pasca Tambang Deskripsi Biaya d. Pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang Biaya Reklamasi (Rp) Biaya Reklamasi (US$) 1215000 86.78571429 5.5 Biaya Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang Reklamasi yang paling utama adalah pada daerah bekas penambangan.Kegiatanreklamasi dan pasca tambang diatur didalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Pasal 1 mendefinisikan reklamasi dan terutama untuk melakukan penilaian rencana reklamasi dan pascatambang, dan pengawasan evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Adapun kewenangan-kewenangan terkait
KajianDokumen Laporan Rencana Reklamasi Dan Laporan Rencana Penutupan Tambang Mekanisme revegetasi pada reklamasi dan penutupan tambang Penataan Lahan (recountouring) Yang Akan Direklamasi Penyebaran Tanah Pucuk Pengaturan Sistem Drainage Pengapuran Penanaman Tanaman Penutup (Cover Crop) Penanaman tanaman cepat tumbuh (fast grow plant)
rehabilitasireklamasi tambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang tahapan kegiatan perencanaan tambang meliputi penaksiran sumberdaya dan cadangan, perancangan batas penambangan (final/ultimate pit limit), pentahapan tambang, penjadwalan produksi tambang, perancangan tempat penimbunan (waste dump design), perhitungan
.
