Lembagaperadilan adalah sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Artinya, bila suatu negara yang tidak mementingkan keberadaan lembaga peradilan atau mengecilkan peranannya, maka negara itu akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengadilan adalah sebuah lembaga tempat masyarakat? Meminta suaka Menuntut haknya Menghadapi tuntutan Mencari keadilan Mengadu nasib Jawaban yang benar adalah D. Mencari keadilan. Dilansir dari Ensiklopedia, pengadilan adalah sebuah lembaga tempat masyarakat Mencari keadilan. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Meminta suaka adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Menuntut haknya adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Menghadapi tuntutan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban D. Mencari keadilan adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban E. Mengadu nasib adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah D. Mencari keadilan. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. Ma. YURISDIKSI KRIMINAL DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. MAKALAH. Oleh: Syaf'ati Maulidiyah NIM 1153060067. Ninda Silvia NIM 1153060050. M. Rahiman Bin Malim NIM 1153060042. M. Farid Hasan NIM 1153060045. BAB I. Hukum tidak boleh memihak agar keadilan bisa terwujud Lembaga peradilan dan lembaga pengadilan – Tujuan pokok hukum dibuat tak lain adalah untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, hukum perlu ditegakkan agar tetap bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Penegakan ini diantaranya dapat berupa pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku pelanggar hukum. Adapun sanksi yang dibuat di dalam hukum pun harus setimpal dengan apa yang diperbuat oleh si pelanggar hukum. Selain itu, hukum juga harus mempertimbangkan efek jera, mampu memberikan pendidikan dan peringatan. Lalu, siapa yang bertugas menegakan hukum? masyarakat dapat bertugas menegakkan hukum yaitu dengan cara mematuhi hukum itu sendiri sedangkan pemerintah bertugas untuk membentuk suatu lembaga penegak hukum dan pejabat-pejabat penegak hukum seperti kehakiman, kepolisian, Mahkamah Agung, kejaksaan dsb. A. Peranan Lembaga Peradilan dan Lembaga Pengadilan Lembaga peradilan dan lembaga pengadilan itu memiliki makna yang berbeda. Lembaga peradilan merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan agar hukum tetap tegak di negara ini. Jika kita melanggar hukum, maka perkara ini akan membawa kita ke pengadilan untuk diadili. Dengan kata lain, pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara kamus besar bahasa Indonesia. Dwi Cahyati 2010 dalam bukunya yang menukil dari Subekti 1973 menjelaskan bahwa R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio mengemukakan pendapatnya tentang pengertian peradilan dan pengadilan, yakni sebagai berikut. 1. Peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. 2. Pengadilan merupakan lembaga yang melakukan proses peradilan, yakni memeriksa serta memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. B. Kedudukan lembaga peradilan Mengadili, menyelesaikan perkara, memeriksa perkara dan menyelidiki perkara merupakan serentetan tugas inti dari badan peradilan atau pengadilan. Peran badan-badan peradilan ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagai negara hukum dan merupakan upaya dalam mencari keadilan sebagaimana diamanatkan dalam piagam pancasila, yakni sila ke-dua, yakni ” Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila ke-lima, yakni ” Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nah, selain itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 juga menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Kekuasaan kehakiman sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang berbunyi, yakni “…dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Nah, adapun ketentuan ini merupakan ketentuan dasar bagi pengaturan lembaga peradilan di Indonesia. Sehingga disini ada dua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait tugas lembaga negara bisa dilihat pada artikel yang berjudul Tugas-Tugas Lembaga Negara. Dalam menegakkan keadilan yang menjadi amanat pancasila, pengadilan tidak boleh menolak untuk menyelesaikan sebuah perkara. Dengan kata lain, setiap perkara yang masuk dari rakyat harus diterima dimana perkara tersebut akan diproses sesuai dengan jenis perkaranya yang kemudian disesuaikan dengan kewenangan lembaga peradilan. Nah, selain itu, dalam bukunya Dwi Cahyati 2010 menerangkan bahwa agar hukum dapat ditegakkan, maka pengadilan harus melaksanakan asas-asas berikut ini 1. Pengadilan memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali jika undang-undang menentukan hal lain, 2. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, 3. Pengadilan mengadili menurut aturan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, 4. Pengadilan ikut serta dalam membantu pencari keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan, 5. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memerhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, 6. Peradilan dilkukan demi adanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 7. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan dengan biaya ringan, 8. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, mampu bersikap profesional dan memiliki pengalaman di bidang hukum, 9. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali jika undang-undang menentukan hal lain, 10. Semua putusan pengadilan hanya akan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 11. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap sebagai tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya, 12. Semua pengadilan bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim kecuali jika undang-undang menentukan hal lain, 13. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang telah diatur di dalam undang-undang, 14. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib untuk memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, 15. Setiap orang yang telah ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, maka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, hal ini disebut dengan asas praduga tak bersalah, 16. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah bersifat terbuka untuk umum kecuali jika undang-undang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, 17. Tidak seorang pun dapat dihadapkan dibawa ke pengadilan selain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang, 18. Setiap orang yang tersangkut perkara memiliki perkara berhak memperoleh bantuan hukum, 19. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali jika undang-undang menentukan hal lain, 20. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. [color-box]Cahyati AW dan Warsito Adnan, Kewarganegaraan 1. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Yuliastuti, Rima dkk. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan. Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional dari PT. Penerbit Percada.[/color-box]
DirektoratJenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan: Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.
Maksud anda pengadilan pengailan pengecilan pengalihan pengamalan pengucilan penghamilan pengabulan pengaliran pengambilan Contoh penggunaan Indonesian English Contoh kontekstual "pengadilan" di bahasa Inggris Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. tidak bertanggung jawab atas isinya. Jadi kita berhasil mendapatkan dua hakim perempuan pada pengadilan kejahatan perang. So we managed to get two women judges on this war crimes tribunal. Sebagai pembayaran atas Black Hill, pengadilan memberikan 106 juta dolar kepada Bangsa Sioux. As payment for the Black Hills, the court awarded only 106 million dollars to the Sioux Nation. Kami kemudian mendirikan sebuah pengadilan kejahatan perang untuk menangani secara khusus isu-isu seperti itu. We then managed to set up a war crimes tribunal to deal specifically with those kinds of issues. Saat saya melihat Aicha di media datang saat putranya dituntut di pengadilan, saya berpikir, "Betapa beraninya perempuan itu. When I saw Aicha in the media, coming over when her son was indicted, and I thought, "What a brave woman. Kami dituntut beberapa kali di pengadilan. Tawa Kasus terbaru di pengadilan sering berkaitan dengan versi baru kreasionisme, yaitu desain cerdas intelligent design atau ID. Laughter Contemporary court cases often concern an allegedly new version of creationism, called "Intelligent Design," or ID. Enter text here clear keyboard volume_up 10 / 1000 Try our translator for free automatically, you only need to click on the "Translate button" to have your answer volume_up share content_copy Kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris Bahasa Indonesia P Bahasa Indonesia PM Bahasa Indonesia Pakaian rumah sakit Bahasa Indonesia Palang Merah Bahasa Indonesia Pancasila Bahasa Indonesia Pantekosta Bahasa Indonesia Papa Bahasa Indonesia Papua Bahasa Indonesia Pasar rombengan Bahasa Indonesia Pasifik Bahasa Indonesia Paska Bahasa Indonesia Paskah Bahasa Indonesia Paus Bahasa Indonesia Pebruari Bahasa Indonesia Pecinan Bahasa Indonesia Penata rias Bahasa Indonesia Pengawal Pantai AS Bahasa Indonesia Pengecut Bahasa Indonesia Pennsylvania Bahasa Indonesia Pentagon Bahasa Indonesia Perancis Bahasa Indonesia Perjanjian Lama Bahasa Indonesia Persatuan Bangsa-Bangsa Bahasa Indonesia Perserikatan Bangsa-bangsa Bahasa Indonesia Pertamina Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional Bahasa Indonesia Pertanian Ajudan-Jenderal Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Piala Dunia Bahasa Indonesia Polandia Bahasa Indonesia Polri Kepolisian Republik Indonesia Bahasa Indonesia Portland Bahasa Indonesia Portugis Bahasa Indonesia Pramuka Praja Muda Karana Bahasa Indonesia Presbiterian Bahasa Indonesia Presiden Bahasa Indonesia Prof. Bahasa Indonesia Protestan Bahasa Indonesia Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat Bahasa Indonesia p Bahasa Indonesia p jika sekiranya Bahasa Indonesia paal Bahasa Indonesia pabean Bahasa Indonesia pabrik Bahasa Indonesia pabrik garam Bahasa Indonesia pabrik gas Bahasa Indonesia pabrik gula Bahasa Indonesia pabrik kaca Bahasa Indonesia pabrik pengalengan Bahasa Indonesia pabrik senjata Bahasa Indonesia pabrikan Bahasa Indonesia pacangan Bahasa Indonesia pacar Bahasa Indonesia pacar laki-laki Bahasa Indonesia pacar wanita Bahasa Indonesia paceklik Bahasa Indonesia pacet Bahasa Indonesia pachyderma Bahasa Indonesia pacu Bahasa Indonesia pacuan Bahasa Indonesia pacuan kuda Bahasa Indonesia pacul Bahasa Indonesia pada Bahasa Indonesia pada dasarnya Bahasa Indonesia pada hakekatnya Bahasa Indonesia pada ibu Bahasa Indonesia pada keseluruhannya Bahasa Indonesia pada malam hari Bahasa Indonesia pada waktu Bahasa Indonesia pada waktu itu Bahasa Indonesia pada waktu-waktu tertentu Bahasa Indonesia pada waktunya Bahasa Indonesia padahal Bahasa Indonesia padam Bahasa Indonesia padan Bahasa Indonesia padanan kata Bahasa Indonesia padang Bahasa Indonesia padang rumput Bahasa Indonesia padankata Bahasa Indonesia padat Bahasa Indonesia padat penduduknya Bahasa Indonesia padatan Bahasa Indonesia paderi Bahasa Indonesia padi Bahasa Indonesia padi-padian Bahasa Indonesia padi-padian untuk makan burung Bahasa Indonesia padu Bahasa Indonesia paduan Bahasa Indonesia paduan berbagai elemen sehingga merupakan kesatuan yang selaras Bahasa Indonesia paduan nada Bahasa Indonesia paduan suara Bahasa Indonesia paduka Bahasa Indonesia pagan Bahasa Indonesia paganisme Bahasa Indonesia pagar Bahasa Indonesia pagar betis Bahasa Indonesia pagar bulan Bahasa Indonesia pagar kapal Bahasa Indonesia pagar pengaman di pinggir jalan Bahasa Indonesia pagar perapian terbuka dari logam Bahasa Indonesia pagar pohon Bahasa Indonesia pagar rintangan Bahasa Indonesia pagar tanam-tanaman Bahasa Indonesia pagar tanaman Bahasa Indonesia pagelaran Bahasa Indonesia pagi Bahasa Indonesia pagi hari Bahasa Indonesia pagi-pagi Bahasa Indonesia paginya Bahasa Indonesia pagoda Bahasa Indonesia pagutan Bahasa Indonesia paha Bahasa Indonesia pahala Bahasa Indonesia paham Bahasa Indonesia paham anti pemerintahan atau peraturan Bahasa Indonesia paham kemanusiaan Bahasa Indonesia paham oportunisme Bahasa Indonesia paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata Bahasa Indonesia pahat Bahasa Indonesia pahatan Bahasa Indonesia pahit Bahasa Indonesia pahlawan Bahasa Indonesia pahlawan wanita Bahasa Indonesia pailit Bahasa Indonesia pajak Bahasa Indonesia pajak perseorangan Bahasa Indonesia pajang Bahasa Indonesia pajangan Bahasa Indonesia pak Bahasa Indonesia pakai Bahasa Indonesia pakaian Bahasa Indonesia pakaian bagus Bahasa Indonesia pakaian baja Bahasa Indonesia pakaian bal maske Bahasa Indonesia pakaian bayi Bahasa Indonesia pakaian bergaris-garis Bahasa Indonesia pakaian besi Bahasa Indonesia pakaian dalam Bahasa Indonesia pakaian dalam wanita Bahasa Indonesia pakaian dari cita cap Bahasa Indonesia pakaian domino Bahasa Indonesia pakaian hasil rajutan Bahasa Indonesia pakaian jadi Bahasa Indonesia pakaian joging Bahasa Indonesia pakaian kegerejaan Bahasa Indonesia pakaian khusus olahraga Bahasa Indonesia pakaian konfeksi Bahasa Indonesia pakaian kuda Bahasa Indonesia pakaian luar longgar Bahasa Indonesia pakaian luar longgar tanpa lengan Bahasa Indonesia pakaian luar untuk bekerja Bahasa Indonesia pakaian mandi wanita yang terdiri dari dua potong kain Bahasa Indonesia pakaian musim dingin Bahasa Indonesia pakaian nasional Bahasa Indonesia pakaian olahraga Bahasa Indonesia pakaian olahragawan Bahasa Indonesia pakaian pastur Bahasa Indonesia pakaian penutup dada Bahasa Indonesia pakaian preman Bahasa Indonesia pakaian renang Bahasa Indonesia pakaian renang ketat untuk cowok Bahasa Indonesia pakaian sehari-hari Bahasa Indonesia pakaian sipil Bahasa Indonesia pakaian tenis Bahasa Indonesia pakaian tidur Bahasa Indonesia pakaian tradisional orang Jepang Bahasa Indonesia pakaian turis Bahasa Indonesia pakaian untuk berjalan-jalan Bahasa Indonesia pakaian wanita Bahasa Indonesia pakansi Bahasa Indonesia pakat Bahasa Indonesia paket Bahasa Indonesia paking Bahasa Indonesia pakis Bahasa Indonesia pakling Bahasa Indonesia paksa Bahasa Indonesia paksaan Bahasa Indonesia paksaan dengan memakai ancaman-ancaman Bahasa Indonesia paksi Bahasa Indonesia paksi jangkar Bahasa Indonesia pakta Bahasa Indonesia paktur Bahasa Indonesia paku Bahasa Indonesia paku berkepala dua untuk menyambung besi Bahasa Indonesia paku dinding Bahasa Indonesia paku jamur Bahasa Indonesia paku kecil Bahasa Indonesia paku keling Bahasa Indonesia paku pada sepatu supaya tidak licin Bahasa Indonesia paku semat Bahasa Indonesia pakum Bahasa Indonesia pala Bahasa Indonesia palak Bahasa Indonesia palang Bahasa Indonesia palang pintu Bahasa Indonesia palang rintang Bahasa Indonesia palatalisasi Bahasa Indonesia palawija Bahasa Indonesia palem
berdasarkanbeberapa pengertian yang sebutkan pada undang-undang, lembaga pemasyarakatan tidak hanya merupakan tempat untuk membina, membimbing dan mendidik narapidana, melainkan tujuannya adalah agar setelah mereka menyelesaikan masa pidananya, mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menyesuaikan diri sehingga mampu di
Makna lembaga peradilan. Sumber dan pengadilan adalah dua hal yang sangat berbeda. Meski begitu, ternyata masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui letak perbedaannya dan menganggap keduanya adalah hal yang sama. Padahal jika Anda memahami makna lembaga peradilan dan pengadilan yang berlaku di Indonesia, pasti bisa dengan mudah menemukan letak peradilan adalah segala proses yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi yang akan melaksanakan sistem peradilan, berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dari pengertian tersebut, sudah sangat jelas letak perbedannya, bukan?Makna Lembaga Peradilan dan Pengadilan di IndonesiaMakna lembaga peradilan. Sumber buku Perbandingan Sistem Hukum karya Misbahul Huda 2020, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya. Akan tetapi, pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan peradilan negara menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan halnya dengan istilah pengadilan yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya kesimpulannya adalah peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Selain itu, peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau proses mencari keadilan itu sendiri. Beda dengan pengadilan yang merupakan lembaga tempat subjek hukum mencari itu dia penjelasan tentang makna lembaga peradilan dan pengadilan di Indonesia. Semoga penjelasan di atas bisa membuat Anda lebih mengerti terkait perbedaan di antara keduanya. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Anne
MakalahCrime Control Model Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Secara teoretis, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Terlepas dari aspek tersebut di atas maka pada asasnya Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia khususnya pada Kepolisian Perbedaan Antara Pengadilan dan Pengadilan Pengarang Roger Morrison Tanggal Pembuatan 19 September 2021 Tanggal Pembaruan 7 Juni 2023 Video Bedanya Pengadilan Dengan Peradilan Isi Pengadilan vs Pengadilan Apa itu Pengadilan?Apa itu Percobaan?Apa perbedaan antara Pengadilan dan Pengadilan? Mengidentifikasi perbedaan antara pengadilan dan persidangan bisa agak membingungkan bagi kita yang tidak mengetahui definisi yang tepat dari setiap istilah. Memang sebagian besar dari kita menyadari perbedaan Pengadilan dan Pengadilan, yang merupakan istilah yang pada hakikatnya merupakan unsur terpenting dalam lingkup hukum. Namun, wajar bagi mereka yang tidak mengetahui arti setiap istilah, menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Namun, ada perbedaan yang jelas antara pengadilan dan persidangan. Oleh karena itu, pemeriksaan lebih dekat dari setiap istilah itu Pengadilan?Pengadilan secara resmi disebut sebagai badan terorganisir dengan kekuasaan, pertemuan pada waktu dan tempat tertentu untuk memutuskan sebab dan masalah lain yang dibawa ke hadapannya. Ini biasanya dikenal sebagai cabang pemerintahan yang dipercayakan dengan administrasi peradilan. Pengadilan atau sistem pengadilan didirikan atau dibuat oleh undang-undang atau ketentuan dalam Konstitusi. Tujuan utama pengadilan tidak hanya untuk menjalankan keadilan tetapi juga untuk menegakkan hukum. Pikirkan pengadilan sebagai forum atau majelis yang tidak memihak yang ditugaskan dengan tanggung jawab menyelesaikan sengketa atau masalah antara pihak. Dengan demikian, para pihak biasanya pergi ke pengadilan untuk mencari keadilan, ganti rugi atau bantuan untuk kesalahan tertentu yang mereka derita atau pelanggaran hak-hak mereka. Fungsi pengadilan melibatkan sidang kasus, menafsirkan dan menerapkan hukum yang relevan, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang disajikan sebelumnya. Selanjutnya, itu terdiri dari hakim dan dalam beberapa kasus hakim dan juri. Pengadilan biasanya dikategorikan ke dalam pengadilan perdata dan pidana dan ada aturan dan prosedur yang mengatur fungsi dan proses dari setiap jenis pengadilan. Apa itu Percobaan?Pikirkan persidangan sebagai proses atau persidangan yang terjadi di dalam pengadilan. Dengan demikian, persidangan disidangkan di hadapan badan peradilan sebagaimana disinggung di atas. Kamus mendefinisikan Ujian sebagai tindakan atau proses pengujian, mencoba atau membuktikan. Dalam pengertian hukum, inilah yang sebenarnya terjadi dalam persidangan. Pertanyaan tentang fakta dan pertanyaan hukum diuji dan diadili untuk menghasilkan keputusan akhir. Dalam hukum, persidangan diartikan sebagai pemeriksaan yudisial dan penentuan fakta serta persoalan hukum antar pihak yang menggugat. Pengadilan adalah cara utama untuk menyelesaikan perselisihan, terutama ketika para pihak tidak dapat mencapai penyelesaian sendiri. Tujuan akhir dari persidangan adalah untuk memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak. Tujuannya adalah untuk memeriksa dan memutuskan masalah fakta dan / atau masalah hukum. Pengadilan sering disebut sebagai proses permusuhan yang biasanya melibatkan penyampaian bukti oleh kedua belah pihak, argumen, penerapan hukum, dan penetapan akhir. Persidangan biasanya dilembagakan di hadapan hakim atau di hadapan hakim dan juri. Pengadilan dapat berupa Pengadilan sipil atau Pengadilan pidana. Dalam sidang perdata, tujuannya adalah untuk menentukan apakah penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi yang diminta. Di sisi lain, dalam Pengadilan pidana, tujuannya adalah untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Apa perbedaan antara Pengadilan dan Pengadilan?• Pengadilan mengacu pada badan yudisial yang dibentuk untuk mengadili dan menentukan kasus antar pihak.• Persidangan, sebaliknya, adalah proses di mana kasus dibawa dan disidangkan ke pengadilan.• Tujuan akhir dari pengadilan adalah untuk menjalankan keadilan dan menegakkan hukum.• Namun, dalam persidangan, tujuan akhirnya adalah penyelesaian perselisihan atau penentuan bersalah atau tidak bersalah Courtesy Mahkamah Agung lama ibukota negara bagian CO dan persidangan oleh Juri melalui Wikicommons Domain Publik Lembagaperadilan = lembaga negara yang bertugas melakukan peradilan yaitu mengakan hukum dan keadilan. Misalnya: pengadilan negeri, pengadilan agama, dst. Jadi kita sudah ada gambaran sedikit nih, bahwa komptensi lembaga peradilan berarti berkaitan dengan fungsi / wewenang lembaga peradilan. Nah lalu dikaitkan dengan absolut dan realtif.
Pengadilan merupakan sebuah instansi atau badan yang bertugas untuk melaksanakan sistem peradilan berbentuk pemeriksaan, pengadilan dan jugha pemutusan perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilakukan di pengadilan merupakan bentuk forum publik resmi yang dilakukan atas dasar hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan serta mencari keadilan dalam perkara sipil, administratif, buruh dan juga kriminal. Masing masing orang nantinya memiliki hak yang sama untuk meminta perlindungan dari pengadilan baik itu untuk pihak yang dituduh atau yang melakukan kejahatan. Sementara peradilan merupakan proses yang dilakukan di pengadilan yang berkaitan dengan tugas memutus, memeriksa serta mengadili perkara dengan cara menerapkan hukum atau menemukan hukum in concreto dimana hakim menerapkan peraturan hukum pada beberapa hal yang nyata dan dihadapkan untuk diputus dan diadili. Ini dilakukan untuk mempertahankan serta menjamin hukum materiil ditaati memakai cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. A. Lembaga Pengadilan di Indonesia Badan pengadilan tertinggi di Indonesia merupakan Mahkamah Agung. Sementara Badan pengadilan terendah ada di bawah Mahkamah Agung, yakni Badan Peradilan Umum Pengadilan tinggi, Pengadilan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Peradilan Militer Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat melakukan tugas, Mahkamah Agung atau MA menjadi pemegang kekuasaan kehakiman terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban serta Wewenang MA menurut Undang Undang Dasar 1945 yaitu Mengajukan 3 orang anggota Hakim pertimbangan dalam urusan Presiden memberi grasi serta rehabilitasi. Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dan menjalankan kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan umumnya. Peradilan umum ini meliputi Pengadilan Tinggi Yang memiliki kedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah dari provinsi Negeri Yang memiliki kedudukan di ibukota kabupaten atau kota dengan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau Khusus lain seperti Pengadilan Hubungan Industri [PHI], Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor], Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan Pajak serta Pengadilan Anak. C. Istilah yang Biasa Muncul Pada Pengadilan Persidanan menjadi sebuah tempat atau media yang dipakai untuk merumuskan sebuah masalah yang terjadi pada sebuah komunitas. Didalamnya sangat mutlak terdapat beberapa perbedaan paham dan juga kepentingan yang dimiliki. Pada proses persidangan hukum terutama ketika proses persidangan, maka akan ada banyak istilah yang sering muncul di dalam persidangan tersebut. Berikut adalah beberapa kata yang biasanya digunakan dalam pengadilan 1. Banding Banding merupakan sebuah proses upaya hukum menentang atau tidak puas karena hasil yang sudah diputuskan pengadilan negei. Banding ini bisa diminta salah satu atau bahkan kedua pihak yang terkait. Banding mempunyai tenggat waktu yakni 14 hari sejak pengumuman putusan pengadilan negeri. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 7 ayat [1] dan [2] UU pasal 46 UU Pada praktek dasar hukum yang umumnya dipakai adalah pasal 46 UU tahun 1985. Banding umumnya akan dibuka kemungkinan untuk pihak yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi terseut bisa berupa menguatkan putusan pengadilan negeri, membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengubah pengadilan negeri. 2. Kasasi Kasasi merupakan membatalkan atau memecahkan keputusan pengadilan dari tingkat peradilan terakhir ketika ada satu pihak yang merasa jika ada hakim yang bertentangan dengan hukum. Kecuali putusan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari semua tuduhan. Kasasi merupakan sebuah proses upaya hukum yang bisa diminta salah satu atau bahkan kedua pihak yang saling berkaitan pada sebuah keputusan pengadilan tinggi. Pihak yang bersangkutan nantinya bisa mengajukan kasasi jika tidak puas atas isi putusan pengadilan tinggi pada Mahkamah Agung. Sama halnya dengan banding, kasasi juga mempunyai tenggat waktu 14 hari semenjak tanggal putusan tersebut dikeluarkan serta diajukan ke Mahkamah Agung lewat pengadilan tingkat pertama yang sudah memutuskan perkara tersebut. 3. Peninjauan Kembali Peninjauan kembali tidak sekedar diajukan akibat ada ketidakpuasan atau keputusan kasasi, akan tetapi juga pada putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali bisa diajukan pada saat di tengah persidangan yang masih berjalan ada kondisi baru yang memberikan dugaan sangat kuat. Peninjauan kembali terjadi ketika keputusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau karena terjadi kekeliruan. Apabila peninjauan kembali dibenarkan MA, maka bisa bebentuk putusan bebas, putusan lepas dari semua tuntutan dan masih banyak lagi. 4. Mediasi Mediasi umumnya dilakukan pada persidangan perceraian yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama. Mediasi umumnya dilakukan pihak dengan bantuan mediator agar bisa dicapai kesepakatan dua pihak yang sama sama menguntungkan. Ini disebabkan dalam mediasi, mediator hanya dijadikan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak supaya bisa mengklarisikasi kebutuhan serta keinginan yang belum terpenuhi. 5. Voting Voting merupakan prosesi pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak sesudah jalan musyawarah yang dilakukan mendapatkan kebuntuan pada persidangan. A. Lembaga Pengadilan di IndonesiaB. Pengadilan NegeriC. Istilah yang Biasa Muncul Pada Pengadilan1. Banding2. Kasasi3. Peninjauan Kembali4. Mediasi5. Voting
Sistemperadilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga - lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula oleh Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana ( criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.
Pengadilan atau Mahkamah adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem hukum umum, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan. Pengadilan adat kuno di Tomok, Pulau Samosir, Sumatra Utara Pengadilan di Kutaraja kini Banda Aceh pada tahun 1903 Pengadilan ialah sebuah institusi yang keberadaannya merupakan keniscayaan dalam sebuah Negara hukum. Melalui lembaga peradilan, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses persidangan, diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan hakim. Meskipun ada paradigma yang mengatakan bahwa menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan akan berakhir dengan kenyataan “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Untuk lembaga peradilan agama khususnya dan bidang perdata umumnya, melalui Perma No. 1 tahun 2008 yang diharapkan adalah munculnya win-win solution, berakhir dengan jalan damai dan tidak ada pihak yang kalah ataupun yang menang, Secara historis, Abdul Manan 2007; 254 peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Khulafah Bani Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Turki Ustmani sampai sekarang oleh Negara-negara Islam atau Negaranegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peradilan Islam ini mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan Negara. Sebagai milik bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam, peradilan agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam yang ada di bumi Indonesia ini[1]. Hakim dalam mengkonstatir melakukan penilaian terhadap kebenaran suatu perkara yang diajukan kepadanya sehingga melalui unsur-unsur yang telah terpenuhi hakim dapat menilai bahwa perkara tersebut benar adanya. Kemudian hakim melakukan tahapan mengkualifisir, pada tahap ini peran hakim sangat dituntut untuk dapat memandang perkara tersebut secara objektif dan dapat menemukan fakta hukum dari adanya fakta kejadian yang terungkap dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Akhirnya kinerja hakim akan terjawab pada saat mengkonstituir; karena pada saat itu hakim harus mengeluarkan produk hukum yang pas, bernilai keadilan sekaligus memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu putusan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan hukum materil dan hukum formil termasuk dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembuktian. Prof Asikin, seorang praktisi hukum yang cara berpikirnya dapat disetarakan dengan filsuf agustinus memiliki makna yang mendalam tentang keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan penyelenggaraan peradilan oleh hakim sebagai pejabat pelaksana. Varia Peradilan, Oktober 2010; 78 Menurutnya, hakim memiliki peran yang sangat menentukan untuk mewujudkan putusan yang memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum. Putusan yang mencantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Ynag Maha Esa”, mengisyaratakan bahwa hakim memiliki tanggung jawab berat. Hakim adalah sosok “filsuf/orang bijak” yang secara normatik ditegaskan bahwa hakim dalam meutuskan perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat/rakyat. SistemHukum adalah - Ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah khususnya negara memiliki sistem, sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pastinya memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda. Ilustrasi lembaga peradilan di Indonesia Unsplash YOGYAKARTA - Lembaga peradilan di Indonesia ada untuk menjaga keseimbangan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peradilan diterapkan dalam berbagai urusan, mulai dari sosial, budaya, agama, dan lainnya yang ada di tengah masyarakat. Sistem peradilan di Indonesia sudah diatur dasar hukumnya dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 memuat bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perbedaan Peradilan dan PengadilanBanyak orang mengira bahwa peradilan adalah hal yang sama dengan pengadilan. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan di pengadilan. Proses peradilan meliputi pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum. Sementara itu, pengadilan adalah lembaga atau institusi yang menjalankan sistem peradilan. Lembaga pengadilan bertugas melakukan peradilan, mulai dari pemeriksaan, mengadili, hingga memutuskan perkara. Jenis Lembaga Peradilan di IndonesiaTerdapat beberapa jenis lembaga peradilan di Indonesia. Tuti Harwati melalui buku Peradilan di Indonesia, menyebutkan bahwa ada empat peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan UmumPeradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Peradilan umum dilaksanakan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri mempunyai kedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Susunan tim pelaksana dalam PN terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Sementara itu Pengadilan Tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Pengadilan Tinggi kedudukannya berada di ibukota provinsi. Susunan pelaksana di Pengadilan Tinggi, yaitu Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Peradilan AgamaAturan mengenai Peradilan Agama termuat dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan ini menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam urusan agama Islam sesuai dengan UU. Peradilan agama mempunyai wewenang dan tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kedudukan Peradilan Agama berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dijalankan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi PA berada di ibu kota kabupaten/kota, sedangkan PTA berada di ibu kota provinsi. Tim pelaksana dalam peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. BACA JUGA Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara TUN adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengurusi sengketa TUN, seperti masalah kepegawaian. Peradilan TUN mengurusi permasalahan yang menyangkut sengketa TUN. Peradilan TUN berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Peradilan ini terbagi menjadi dua, yaitu Peradilan TUN di peradilan tingkat pertama dan Peradilan Tinggi Tata Usaha di tingkat banding. Peradilan TUN ini dibentuk melalui keputusan presiden. Peradilan TUN memiliki susunan tim pelaksana yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Peradilan TUN memiliki wewenang dan tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa MiliterPeradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan hukum yang mengurusi perkara keprajuritan. Peradilan militer terdiri atas peradilan militer, peradilan militer tinggi, peradilan militer utama, dan peradilan militer pertempuran. Peradilan Militer memiliki tugas untuk mengadili perkara yang tempat kejadiannya berada di wilayah hukumnya dan terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Demikianlah ulasan mengenai lembaga peradilan di Indonesia. Ada empat lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Lembaga peradilan perlu dijalankan untuk menjaga keseimbangan tatanan dalam terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI . Kamu menghadirkan terbaru dan terupdate nasional maupun internasional.

LEMBAGAPERADILAN Lembaga Peradilan adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tempat mencari keadilan hukum bagi masyarakat Menurut UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Jakarta - Sistem peradilan di Indonesia memiliki beberapa jenis. Terdapat lembaga pengadilan yang menangani proses hukum sesuai dengan ruang dan pengadilan memiliki perbedaan makna. Peradilan merupakan proses hukum yang dijalankan di pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang melaksanakan proses empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia1. Badan Peradilan UmumPeradilan umum berlaku untuk rakyat yang menempuh jalur hukum. Badan ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2004. Umumnya menangani perkara perdata dan pidana. Terdapat pengadilan bertingkat, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat pertama dilaksanakan di pengadilan negeri di ibu kota kabupaten/kota. Adapun tingkat banding dilaksanakan di pengadilan tinggi di ibu kota Badan Peradilan AgamaPeradilan selanjutnya adalah peradilan agama yang berlaku untuk orang-orang beragama Islam. Peradilan ini menyelesaikan berbagai perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, hingga ekonomi syariah yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 7 Tahun hanya peradilan umum, peradilan agama juga memiliki sistem bertingkat yang mana tingkat pertama pada Pengadilan Agama di ibu kota kabupaten/kota dan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama di ibu kota 3. Badan Peradilan MiliterTidak berbeda jauh dengan dua peradilan sebelum ini, Peradilan Militer berada pada ruang lingkup Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggaraan keamanan dan pertahanan negara. Diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, terdapat Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Badan Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah peradilan sengketa. Diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004, PTUN memiliki sistem bertingkat, yakni tingkat pertama pada PTUN di ibu kota kabupaten/kota dan Peradilan Tinggi TUN di ibu kota INDY SHAFARINABaca juga Mengenal Peradilan Militer, Pengertian, dan Wewenangnya
.
  • 8c9iyf9z07.pages.dev/269
  • 8c9iyf9z07.pages.dev/115
  • 8c9iyf9z07.pages.dev/406
  • 8c9iyf9z07.pages.dev/188
  • 8c9iyf9z07.pages.dev/305
  • 8c9iyf9z07.pages.dev/309
  • 8c9iyf9z07.pages.dev/422
  • 8c9iyf9z07.pages.dev/52
  • pengadilan adalah sebuah lembaga tempat masyarakat